KEPALA BAPPEDA ACEH BERI PAPARAN DI SEMINAR HARI OEANG KE-72 DI BANDA ACEH

Kegiatan ini di laksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-72 dengan Tema Sinergi Membangun Aceh “Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Aceh”. Sedangkan menjadi narasumber pada acara ini diantaranya Kepala Bappeda Aceh dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Aceh Bapak Azhari, SE, M.Si mempresentasikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Aceh yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017 – 2022 yang merupakan implementasi dari visi dan misi Pemerintaha Aceh sekarang.

Bapak Azhari menyampaikan bahwa Visi Pemerintah Aceh tahun 2017 – 2022 adalah “ TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI ”.

Aceh yang damai adalah perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pemerintahan. Aceh yang sejahtera yaitu rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak. Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani merupakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat , tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Visi tersebut diatas di tuangkan kedalam 10 Misi Pemerintah Aceh dan dijabarkan kedalam 15 Program Proritas Pembangunan Aceh (Aceh Hebat). Dalam melaksanakan Visi dan Misi nya Pemerintah aceh juga mengalami beberapa kendala diantaranya Penetapan APBA tidak tepat waktu; Kualitas Anggaran Yang Belum Optimal, disebabkan antara lain : Perencanaan belum fokus, kurang tepat sasaran, indikator program/kegiatan belum terukur, Outcome; Sistem E-Planning dan E-Budgeting belum terintegrasi; pendanaan untuk pembangunan Aceh masih tertumpu pada APBA; kemiskinan masih tinggi 15,97% (maret 2018).

Untuk mengatasi kendala tersebut diatas, Pemerintah Aceh akan melakukan upaya sebagai berikut : perlu adanya komitmen yang kuat antar eksekutif dan legislatif; prioritas pembangunan; evidence based planning; money follow program; indikator yang terukur & fungsional; harmonisasi kebijakan anggaran antara provinsi dengan kab/kota; sistem e-planning dan e-budgeting terintegrasi; mengoptimalkan sumber dana dari apbn dan investasi  swasta.

Kepala Bappeda Aceh juga berharap Arah dan kebijakan pembangunan Aceh kedepan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang di cita-citakan didalam Visi dan Misi dapat terwujud.