APBA 2019 HARUS TEPAT WAKTU

“Rancangan Qanun APBA 2019 harus  dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan sudah di Qanunkan paling telat pada akhir Desember 2018 sehingga tanggal 1 Januari 2019 APBA efektif bisa digunakan”

-Dr Mohd Ardian NV -
Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan & Pinjaman Daerah Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberi perhatian khusus kepada Aceh dalam proses penyusunan Rancangan APBA 2019 agar dapat diselesaikan dan ditetapkan qanunnya (Peraturan Daerah) tepat waktu. Perhatian dan pengawalan itu diberikan agar dana pembangunan Aceh pada 2019 tidak sampai terlambat lagi  seperti tahun 2018.
“Rancangan Qanun APBA 2019 harus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan sudah di Qanunkan paling telat pada akhir Desember 2018 sehingga tanggal 1 Januari 2019 APBA efektif bisa digunakan,” tegas Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Daerah Kemendagri RI, Dr Mohd Ardian NV, kepada Tabangun Aceh, Rabu (12/9/2018), di kantornya.
Didampingi Aswar, Kasubbid Pengembangan Keuangan Daerah  dan Investasi Bappeda Aceh, dan Muhammad Junaidi, SH, MH dari Biro Hukum Setda Aceh, Ardian mengingatkan bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA masih memiliki waktu yang cukup dalam pembahasan anggaran pembangunan daerah (APBA) sesuai amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022.
Pada sisi lain, Ardian menyebutkan bahwa kewenangan APBD ada pada kepala daerah. Presiden memberi kewenangan kepada kepala daerah. “Nah, dalam hal ini, tidak ada perda atau qanun APBD yang berasal dari inisiatif legislatif,” ujarnya seraya mengingatkan pihak eksekutif dan legislatif agar taat pada tahapan penganggaran  sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.
Jangan Kecewakan Rakyat
“Perlu diingat, semua program pembangunan itu adalah hak rakyat yang telah membayar pajak, dan karenanya pihak eksekutif maupun legislatif berkewajiban menjalankannya, jangan kecewakan rakyat”. Oleh karenanya, Pemerintah Aceh bersama DPRA haruslah bersungguh-sungguh dalam pembahasan APBA 2019 dengan mengikuti seluruh mekanisme serta tahapan penganggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan  kata Dr Mohd Ardian
Ardian juga menambahkan, jika Rancangan Qanun RAPBA 2019 disampaikan ke Kemendagri di atas tanggal 1 Januari 2019, maka pihaknya tidak mau menerimanya lagi, karena tahapannya sudah berlalu. Sesuai mekanisme dan tahapan penganggaran, di atas tanggal 1 Januari 2019 pihak Kemendagri hanya mau menerima RAPBA dalam bentuk Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) atau lazim disebut Ranpergub. “Di atas tanggal 1 Januari 2019 pihak Kemendagri hanya mau menerima Ranperkada atau Ranpergub RAPBA untuk dievaluasi,” ujar Ardian dengan nada tegas. [hbn]