BUKTI KONGKRIT KEBUTUHAN RAKYAT

“Legislatif dan eksekutif harus melepaskan ego dan berpikir untuk kepentingan yang lebih besar dan penting.”
-- Mawardi Ismail -- 
Pakar Hukum Unsyiah

 

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 hingga saat ini masih dalam godokan DPRA.

RPJMA digadang-gadang berisikan cukup banyak target-target yang harus dicapai, guna mengejar ketertinggalan Aceh dari daerah lain. Seperti mengentaskan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Aceh menginginginkan agar proses penyusunan RPJM Aceh benar-benar terukur, dengan dasar penyusunannya menggunakan database. Sehingga setiap tahun terukur berapa capaian yang berhasil dicapai, seperti penurunan angka kemiskinan, berapa yang turun dan langkah apa yang harus dilakukan.

Tapi sayang, sudah setahun berjalan, RPJMA belum disahkan sebagai qanun.

Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail, menegaskan Keberadaan RPJMA sangat penting untuk adanya pembangunan yang terencana, dan penetapan RPJMA dengan qanun adalah untuk memastikan bahwa RPJMA itu sesuai dengan aspirasi rakyat.

“Oleh karenanya, keberadaan qanun RPJMA bukan sekedar memberikan dasar yuridis bagi RPJMA, tetapi juga untuk memastikan bahwa RPJMA yang akan menjadi pedoman untuk pembangunan Aceh ke depan, sesuai dengan aspirasi rakyat, yang direpresentasikan oleh DPRA,” jelas Mawardi Ismail.

Dengan menyadari pentingnya RPJMA, sebut Mawardi, maka semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, harus bersatu sikap dan tekad untuk segera menyelesaikan qanun RPJMA. “Menurut saya legislatif dan eksekutif harus melepaskan ego dan berpikir untuk kepentingan yang lebih besar dan penting,” katanya.(Yayan)