Badan Informasi Geospasial dan BAPPEDA Aceh melaksanakan FGD PIPIB

Banda Aceh 25/9/2014. Focus Group Discussion tentang Peta indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)  bertujuan untuk membentuk forum komunikasi di daerah (Pemerintah Daerah/SKPD, akademisi, swasta serta NGO yang mewadahi aspirasi dari para pemangku kepentingan khususnya terkait moratorium  perizinan di kawasan hutan primer dan lahan gambut. 
Membangun kesepahaman dan kesepakatan teknis melalui FGD yang bertujuan untuk pembaharuan secara periodik peta indikatif penundaan perizinan pada 10 provinsi berhutan prioritas termasuk di Aceh.
 
Acara tersebut terselenggara atas kerjasama Badan Informasi Geospasial dan Bappeda Aceh pada hari kamis tanggal 25 September 2014 di Hermes Hotel Banda Aceh, hadir pada acara tersebut Tim BIG yang dipimpin oleh Staf Ahli Kepala BIG yaitu: Brigadir Jenderal Sutrisno, beberapa SKPA terkait, Bappeda Kabupaten, NGO yang bergerak dibidang Lingkungan, BPN Aceh, Badan Konservasi Sumberdaya Alam. Sedangkan yang menjadi Narasumber pada FGD terbut adalah dari: BIG, BPN, BPN Aceh, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri.
 
Peta Indikatif Penundaan Perizinan Baru (PIPIB) merupakan komponen penting dalam instruksi presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2011 dan telah diperbaharui dengan inpres nomor 6 Tahun 2013 tentang penundaan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut atau lebih dikenal sebagai moratorium. 
Kedua inpres tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degrasi hutan selama jangka jangka waktu tertentu, mengingat PIPIB sangat diperlukan dalam proses monitoring pemberian dan penerbitan perizinan di lapangan dikarenakan pemberian izin tersebut berbasis spasial.
  
Kepala Bappeda Aceh diwakili oleh Dr.Ir.Zulkifli, M.Si, dalam sambutan pembukaan menyampaikan    Aceh merupakan salah satu dari 10 provinsi mempunyai kawasan hutan dan lahan gambut terluas di indonesia.  Sekitar 59,06 persen daratan Aceh adalah kawasan hutan.
 
Luas hutan Aceh berdasarkan keputusan Menhut No. 170/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan Aceh seluas ± : 3.549.813 ha, namun dalam rangka penyusunan revisi RTRW-ACEH, luas kawasan tersebut telah diusulkan perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi eksisting terutama yang tidak sesuai dengan kriteria biofisik, sudah berupa fasilitas umum, fasilitas sosial atau pemukiman.
 
Terhadap usulan perubahan tersebut Menteri kehutanan telah memberikan persetujuan substansi kehutanan terhadap usulan perubahan kawasan hutan melalui surat No.S.33/Menhut-VII/2014 tanggal 16 Januari 2014 Aceh telah memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW-ACEH) tahun 2013 -2033. Saat ini Dokumen tersebut sedang menunggu proses evaluasi dan verifikasi oleh pihak Kemendagri, katanya.
 
Aceh mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Diharapkan dengan adanya dokumen rtrw-aceh tersebut dapat memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat aceh secara adil,  merata, produktif dan inovatif,  berasaskan falsafah hidup dan kearifan  budaya  masyarakat Aceh.
 
Pemberlakuaan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) haruslah dapat menyesuaikan  dengan dokumen RTRW di daerah-daerah. Jangan sampai bertolak belakang dengan dokumen RTRW yang telah ditetapkan.